 |
| Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X | ist |
Kabar Center
Yogyakarta - Belanja fungsi pendidikan dalam Rancangan APBD DIY 2027 direncanakan mencapai 40,14 persen dari total belanja daerah. Dana itu disiapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah, beasiswa, hingga layanan anak berkebutuhan khusus.
Hal itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menjawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD DIY, Malioboro, Yogyakarta. Selain pendidikan, Sultan juga memaparkan kebijakan kesehatan, kemiskinan, dan pengelolaan belanja daerah.
Di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk rehabilitasi sarana prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penyelarasan program SMK dengan dunia kerja dan industri. Selain itu, pembentukan karakter dan budaya dilakukan melalui Pendidikan Khas Kejogjaan serta kegiatan seni budaya dan olahraga.
“Dalam rangka pemerataan akses, dilakukan pendataan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, pemberian beasiswa bagi murid dari keluarga kurang mampu, serta penguatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus,” jelas Sri Sultan.
Di sektor kesehatan, anggaran 2027 difokuskan pada transformasi layanan primer, penurunan stunting, pengendalian penyakit tidak menular, serta jaminan akses bagi masyarakat miskin. Pemda DIY juga menyiapkan pembiayaan PBI JKN dan biaya penyangga bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan penerima manfaat lainnya agar bisa berobat tanpa kendala biaya dan diskriminasi.
“Pemerintah Daerah DIY juga fokus meningkatkan kemampuan RS Daerah milik Pemerintah Daerah DIY dalam pelayanan menyongsong era RS berbasis kompetensi yang siap dengan layanan unggulan,” ungkap Sri Sultan.
Untuk kemiskinan, anggaran penurunan tingkat kemiskinan direncanakan Rp488,69 miliar, sedangkan penurunan ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah Rp547,49 miliar. Sultan menekankan pentingnya integrasi basis data agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Integrasi basis data kemiskinan menjadi upaya yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di DIY terutama agar menjadi lebih tepat sasaran mengingat saat ini sudah banyak program penanggulangan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan namun masih belum memiliki daya ungkit yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan,” ungkap Sri Sultan.
Di bidang ekonomi, pariwisata diarahkan untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan lewat paket wisata tematik dan terintegrasi, sekaligus mendorong penyerapan produk UKM lokal. Pertanian dan industri pengolahan diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui teknologi dan penguatan SDM.
Sementara itu, belanja barang dan jasa dipangkas 2,65 persen dan belanja pegawai turun 5,15 persen, dengan tetap memperhatikan hak pegawai dan pengembangan kompetensi ASN. Di tengah keterbatasan fiskal, belanja diprioritaskan pada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. “Dengan demikian, anggaran diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan hasil, bukan sekadar untuk membiayai kegiatan rutin,” ujarnya.
Pemerataan wilayah selatan DIY juga menjadi perhatian melalui Dana Keistimewaan, penguatan konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi warga. Program yang disiapkan antara lain pengembangan RS Respira, pemeliharaan jalan, dukungan BOS SMA/SMK dan SLB, serta peningkatan jaringan irigasi Sapon dan Ponggok.
Total belanja daerah dalam Rancangan APBD DIY 2027 direncanakan Rp4,94 triliun. Terdiri dari belanja operasi 68,79 persen, belanja transfer 17,76 persen, belanja modal 12,19 persen, dan belanja tidak terduga 1,26 persen. Belanja pegawai sebesar 27,71 persen, masih di bawah batas maksimal 30 persen.
