Penyaluran BST di Purbalingga Capai 95%

JM
Sabtu, 20 Juni 2020, 14:39 WIB Last Updated 2020-06-20T07:39:52Z
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi | dok. purbalinggakab.go.id

Kabar Center - Purbalingga

Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial di Purbalingga berjalan dengan lancar dengan realisasi mencapai 95,48 persen. Capaian itu tidak terlepas dari dukungan banyak pihak terkait pendataan.

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Sabtu (20/06).

Pratiwi menjelaskan bahwa makin tinggi persentase realisasi penyaluran, menunjukkan akurasi data makin baik.

Ia menambahkan masalah pendataan merupakan kunci utama bagi keberhasilan penyaluran bantuan.

"Permasalahan bisa muncul jika ada masalah pendataan yang mengakibatkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran karena itu Pemkab Purbalingga menggandeng banyak pihak untuk membantu pendataan agar bantuan tidak salah sasaran," ujarnya.

Dilanjutkan, pihaknya juga telah membuka layanan aduan masyarakat terkait pembagian program BST di wilayah setempat.

"Bila masyarakat menemukan adanya bantuan sosial tunai yang dianggap tidak tepat sasaran, diminta untuk langsung menghubungi nomor kontak yang telah kami siapkan," sebutnya.

Masyarakat kata dia, dapat langsung menghubungi nomor 08164288796 atau 085747772300 agar petugas dapat langsung melacak dan melakukan peninjauan.

"Saat memberikan informasi kepada petugas diharapkan telah mencantumkan identitas, alamat lokasi dan alasan dianggap tidak tepat sasaran. Tim khusus akan mendatangi dan memeriksa kembali untuk memastikan kebenaran layak tidaknya menerima bantuan," katanya.

Lebih jauh, apabila aduan tersebut terbukti, maka akan diusulkan ke Kementerian Sosial agar nama tersebut dicoret dari daftar penerima bantuan.

Menurutnya, jika ada yang salah sasaran atau harus dicoret, maka mekanismenya melalui usulan dari pemerintah kabupaten ke Pemerintah Pusat.

"Pemerintah kabupaten tidak bisa serta merta mencoret penerima bantuan pusat. sehingga kalaupun kita akan mencoret harus diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Nomor layanan aduan tersebut juga menurutnya dapat digunakan untuk pengaduan semua program jaring pengaman sosial terkait COVID-19. (Ant/kc7)
Komentar

Tampilkan

Terkini

KOLOM PENULIS