 |
| Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman | foto: pertanian.go.id |
Kabar Center
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan produksi dan cadangan pangan Indonesia aman, di tengah 33 negara yang mulai mengimbau warganya menyiapkan stok makanan, air, dan obat-obatan untuk kondisi darurat.
"Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan, dan gangguan rantai pasok, kondisi pangan Indonesia relatif aman. Kita punya produksi dalam negeri, punya cadangan, dan terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini yang harus kita jaga," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (1/11).
Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai 4,5 juta ton per 26 Oktober. Ditambah potensi 10 juta ton dari padi siap panen dan 10 juta ton stok di sektor horeka, total ketersediaan beras nasional sekitar 25 juta ton.
"Totalnya berkisar sekitar 25 juta ton. Sementara kebutuhan kita sekitar 2,5 juta ton per bulan. Artinya, ketersediaan kita sangat kuat. Ini yang membuat kita lebih siap menghadapi berbagai gejolak global," ungkap Amran.
Ia menegaskan swasembada tanpa impor menjadi fondasi ketahanan pangan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
"Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan. Bayangkan kalau terjadi konflik besar, jalur perdagangan terganggu, negara-negara menahan ekspornya, sementara kita masih bergantung pada impor. Risikonya sangat besar. Karena itu, swasembada adalah kekuatan dan perlindungan bagi bangsa," tegas Amran.
Untuk menjaga produksi, Kementan terus mendorong optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan irigasi, dan penyediaan benih unggul.
"Alhamdulillah, kita patut bersyukur pangan Indonesia aman. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Produksi harus terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan petani dilindungi. Ada keringat petani dan ada negara yang hadir," tandas Amran.
Sementara itu, 33 negara kini mengimbau warganya menyiapkan stok kebutuhan dasar minimal 72 jam, seperti yang dilakukan Inggris dan Jepang, sebagai antisipasi konflik, bencana, hingga gangguan rantai pasok global.
