Bupati Samosir Ikuti Audiensi Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pio
Senin, 30 Agustus 2021, 22:23 WIB Last Updated 2021-09-08T06:43:34Z


Kabar Center - Samosir

Fraksi Nasdem DPR RI bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Utara mengadakan audiensi secara virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada audiensi ini Anggota DPR RI Martin Manurung bertindak sebagai moderator.

Martin Manurung menjelaskan bahwa tujuan audensi adalah melakukan sinkronisasi permasalahan dan kebutuhan daerah di bidang lingkungan hidup  dan kehutanan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repubilk Indonesia (LHK RI). 

Menteri LHK RI didampingi Sekjend dan Para Dirjen di Lingkungan Kementerian LHK, sedangkan dari jajaran DPW Nasdem Sumatera Utara dihadiri oleh Ketua DPW Nasdem Iskandar, ST, dan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST didampingi Kepala Bappeda Samosir Rudi SM. Siahaan.

Pada audiensi ini, Bupati Samosir menjelaskan secara rinci terkait permasalahan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Samosir. Adapun usulan yang disampaikan adalah Penanganan Lahan Kritis, Pengelolaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan, Kapal untuk Pembersihan eceng gondok di Danau Toba, Reforma agraria melalui Program TORA dan Perhutanan Sosial,  serta pemanfaatan kawasan hutan HGU TPL untuk pertanian tanaman hortikultura. Demikian halnya Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya secara bergiliran menyampaikan usulan masing-masing. 

Menteri LHK secara gamblang menjelaskan kondisi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Sumatera Utara, kegiatan yang sudah dilakukan dan program yang akan dilakukan kedepan, termasuk berita yang hangat akhir-akhir ini yaitu penutupan TPL dan permasalahan - permasalahan Tanah Ulayat/Adat. 

Ibu Menteri juga mempersilakan Para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian LHK untuk menelaah dan menindaklanjuti usulan Para Kepala Daerah sesuai mekanisme dan aturan yg berlaku. Menteri berharap agar Aparatur Pemerintah Daerah pro aktif dalam mengusulkan kebutuhan daerah disesuaikan dengan strategis yang tersedia seperti Reforma Agraria, Sarana Prasarana Persampahan, Penanganan Lahan Kritis, Program Kampung Iklim (PROKLIM ), dan lain-lain.  Menteri juga berharap agar DPW Nasdem dapat menghimpun usulan daerah untuk disampaikan secara berjenjang sesuai mekanisme yang ada. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang LHK juga akan dimaksimalkan untuk membantu daerah dalam penanganan LHK didaerah masing-masing.

Komentar

Tampilkan

Terkini

PERISTIWA

SOSIAL

+