 |
| Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka | net |
Kabar Center
Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan keinginan untuk meletakkan jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengutarakan keinginan tersebut kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang digelar hari ini.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," tambah Pras.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."
Langkah Gibran menyampaikan keinginan mundur dari kursi Wapres ini muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah mendorong usul hak menyatakan pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan itu menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran sebelumnya sudah menanggapi putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tidak akan bisa kuliah.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran, Rabu (7/10).
