Notification

×

Iklan

Iklan

FKPD Samosir Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak Lewat Bimtek

Kamis, 19 November 2026 | 09:34 WIB Last Updated 2026-11-19T02:34:17Z
Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) di Aula Kantor Bupati Samosir | ist

Kabar Center 
Samosir - Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor. Untuk itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir menggelar kunjungan kerja guna memperkuat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).

Bimtek ini menghadirkan Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, dan Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu.

Turut hadir Kepala Dinas P3A dan PPKB Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas PPPA dan KB Provinsi Sumut Mohammad Andi.

Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan. Tujuannya meningkatkan pemahaman aparatur, pendidik, dan pemangku kepentingan dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak sesuai KHA dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan, pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” ujar Ariston.

Menurutnya, Bimtek ini sangat penting untuk memperkuat komitmen pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip KHA di Samosir. Ia menekankan empat prinsip dasar KHA, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.

“Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Ariston juga menegaskan anak-anak Samosir harus mendapat pendidikan layak, layanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutup Ariston.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon turut mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak Samosir tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri. DPRD pun siap mendukung perda maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak.

Menurutnya, perhatian terhadap anak harus jadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa tantangan bagi generasi muda.

“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.

Dukungan juga datang dari unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan FKPD ini penting untuk membangun koordinasi lintas sektor agar perlindungan anak berjalan terpadu.

Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan makin memahami perannya dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak, sehingga cita-cita Samosir sebagai Kabupaten Layak Anak semakin nyata.