Notification

×

Iklan

Iklan

Parlemen AS Minta Trump Bahas Nasib Dua Warganya yang Ditahan di China Saat Bertemu Xi

Kamis, 19 November 2026 | 14:30 WIB Last Updated 2026-11-19T07:30:20Z
Donald Trump berbicara dengan Xi Jinping setelah para pemimpin berpose untuk foto bersama selama KTT APEC di Shenzhen. GREG BAKER/Pool

Kabar Center
WASHINGTON - Jelang pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Shenzhen pada Kamis (19/11), Presiden Amerika Serikat Donald Trump diminta sejumlah legislator Partai Republik untuk memperjuangkan pembebasan dua warga AS dan tahanan politik lainnya.

Permintaan tersebut mengemuka di tengah agenda pertemuan kedua pemimpin negara itu dalam rangkaian KTT APEC di Shenzhen.

Seruan itu ditandatangani bersama oleh John Moolenaar selaku Ketua Komite Khusus DPR AS untuk China, Robert Aderholt selaku Ketua Tim Aksi Nilai-nilai DPR, serta Chris Smith selaku Wakil Ketua Komisi Eksekutif Kongres untuk China, bersama 17 anggota DPR lain dari Partai Republik.

Dalam sikap bersama itu, para legislator menilai penahanan terhadap kedua pria tersebut didasari tuduhan yang mengada-ada soal ancaman terhadap keamanan nasional. Mereka mengingatkan keberhasilan diplomasi dalam kasus pembebasan Pendeta Ezra Jin pada Juli lalu, sekaligus mendesak pembebasan tahanan lain, di antaranya taipan media Hong Kong Jimmy Lai dan ekonom Uyghur Ilham Tohti.

"Mereka semua harus segera dibebaskan," kata para anggota parlemen tersebut.

Seorang pejabat AS yang merespons seruan itu menegaskan komitmen Gedung Putih terhadap persoalan tersebut.

"Menyelesaikan penahanan yang tidak sah terhadap warga AS selalu menjadi prioritas utama bagi presiden," ujar seorang pejabat AS.

Status sebagai tahanan yang ditahan secara tidak sah membuat upaya pembebasan keduanya menjadi perhatian utama Washington.

Dua warga AS yang dimaksud adalah Youlin Chen dan Min Zin. Kelompok pendukung mereka menaruh harapan agar Trump mengangkat persoalan tersebut dalam pembicaraannya dengan Xi.

Menurut pejabat AS dan para pendukung kedua pria itu, Beijing sejauh ini belum menunjukkan itikad untuk membahas kasus tersebut, padahal Trump sudah menyinggung perkara Chen saat bertemu Xi pada Mei, kemudian kembali mengangkat kasus keduanya pada September.

Pihak Kedutaan Besar China membantah adanya penahanan sewenang-wenang dalam kasus tersebut.

"China adalah negara yang diatur oleh hukum. Otoritas peradilannya menangani kasus-kasus sesuai dengan hukum, dan tidak ada yang namanya penahanan yang tidak sah," kata Juru Bicara Kedutaan Besar China.

Min Zin diketahui merupakan peneliti yang fokus pada isu Myanmar. Ia diamankan ketika sedang berkunjung ke wilayah barat daya China pada Juni lalu. Beijing melalui Kementerian Luar Negeri menuding warga AS itu diduga terlibat spionase dan mengancam keamanan nasional China.

Sementara Chen merupakan seismolog berdarah China yang penelitiannya mengenai tanda seismografik uji nuklir Korea Utara memperoleh pendanaan dari AS. Ia diamankan di Bandara Internasional Beijing pada 5 November 2024 ketika hendak kembali ke rumah. Pada 1 Mei 2025, otoritas China mendakwanya atas tuduhan spionase.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sudah memberikan status tahanan yang ditahan secara tidak sah kepada keduanya.

Pada bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyematkan indikator "D" dalam imbauan perjalanan ke China sebagai peringatan atas risiko penahanan yang tidak sah. Washington membuka peluang meningkatkan level risiko imbauan tersebut apabila tidak ada perkembangan.

Eric Lebson, kepala strategi Global Reach, kelompok advokasi yang mendampingi keluarga Chen, menilai sikap Beijing dalam kasus ini terbilang janggal.

"Tidak lazim bagi pemerintah China untuk tidak terlibat dalam penyelesaian masalah semacam ini setelah dua kali pembahasan pada tingkat presiden," pungkas Eric Lebson.