Notification

×

Iklan

Iklan

DPR Gelar Paripurna Hari Ini, Sahkan RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 09:01 WIB Last Updated 2026-11-19T02:01:43Z
Rapat Panja Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026). (Dok. TV Parlemen)

Kabar Center
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI direncanakan mengadakan Sidang Paripurna ke-13 pada Masa Persidangan II Tahun 2026-2027, Kamis (19/11). Satu-satunya pembahasan dalam sidang tersebut adalah penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Lainnya.

Sekretariat Jenderal DPR sudah mengumumkan agenda penetapan aturan itu, yang pada hari sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pada pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR.

"Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian dikutip dari jadwal resmi Setjen DPR.

Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB.

Sebelumnya, semua fraksi di DPR telah mencapai kesepakatan agar RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya diteruskan ke Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Kesepakatan tersebut diputuskan lewat rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama atas RUU itu di Komisi III DPR. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu (18/11).

Dalam pandangan masing-masing fraksi, semuanya memberikan persetujuan terhadap RUU itu untuk ditetapkan menjadi undang-undang tanpa disertai catatan apapun.

Mereka berpendapat RUU Perampasan Aset telah tertunda selama 18 tahun dan tidak pernah tuntas dibahas di DPR. Namun kini, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU tersebut berhasil diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 15 Desember mendatang.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.