 |
| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini | Instagram |
Kabar Center
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintah wajib memberikan dampak langsung yang bisa dirasakan publik.
Dampak tersebut tercermin pada akses layanan yang lebih mudah, prosedur administrasi yang lebih ringan, serta peningkatan mutu layanan publik yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Rini menilai, suksesnya digitalisasi pemerintahan tidak bisa hanya dilihat dari kemajuan teknologinya atau dari tingginya nilai indeks digital.
"Karena pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang seberapa maju teknologi yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar perubahan positif yang dapat kita hadirkan bagi masyarakat," ungkap Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta.
Ia juga menegaskan, penggunaan teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, teknologi bukan untuk menggantikan peran birokrasi, melainkan sebagai alat bantu agar ASN dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan menghasilkan pelayanan yang lebih optimal.
"Kita tidak sedang membangun birokrasi yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada mesin. Justru teknologi harus membantu ASN bekerja lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Rini menyebut faktor penentu lain dari keberhasilan digitalisasi adalah keterpaduan data dan layanan antar instansi, aspek keamanan siber, jaminan perlindungan data pribadi, serta pengelolaan teknologi yang kredibel.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, PERURI, pelaku usaha, kalangan akademisi, hingga mitra teknologi untuk membangun ekosistem digital pemerintahan nasional.
Melalui gelaran Peruri Digital Summit 2026, Rini berharap kerja sama seluruh pihak tersebut makin solid guna menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang terhubung, aman, adaptif, dan dapat dipercaya.
"Saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menjadi digital, melainkan bagaimana tetap relevan dan mampu beradaptasi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat daripada siklus kebijakan," pungkasnya.
