 |
| Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) |
Kabar Center
Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Ia secara khusus menyoroti perlunya pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet setelah menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI yang digelar di Jakarta, Rabu (21/10). Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik.
"Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Mantan Ketua MPR RI ke-15 tersebut menilai, pemerintah telah meletakkan dasar yang krusial untuk mempercepat pembangunan Papua, di antaranya melalui penerapan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Ia menyebutkan, melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus dinaikkan menjadi 2,25 persen dari pagu Dana Alokasi Umum nasional.
Sementara itu, data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Papua Pegunungan pada September 2025 mencapai 27,21 persen. Oleh karena itu, menurutnya, efektivitas penggunaan dana otsus harus terus ditingkatkan dengan pengawasan berbasis capaian, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar hingga ke daerah terpencil.
"Langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal. Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama," ujar Bamsoet.
Ia juga berpandangan, penguatan pendekatan kesejahteraan di Papua harus dibarengi dengan perlindungan warga sipil serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Masyarakat, kata dia, perlu merasakan dampak pembangunan sekaligus perlakuan hukum yang adil demi terciptanya stabilitas keamanan.
"Stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur. Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara," ungkap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini turut mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi ancaman siber. Ia mendorong adanya peningkatan standar keamanan pada sistem elektronik vital, pelaksanaan audit secara berkala, serta penguatan koordinasi antara BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Komdigi.
"Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik," pungkasnya.
