Pasca Kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing Akan Selidiki Kecurangan Pemilu

G.M
Rabu, 03 Februari 2021, 14:12 WIB Last Updated 2021-02-03T07:12:40Z

Kabar Center - Jakarta

Pasca melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi, pemimpin baru di Negara Myanmar akan melakukan penyelidikan kecurangan pemilu November 2020 serta penanganan wabah Covid-19.

Pemimpin Myanmar hasil kudeta Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan langkah itu dalam pertemuan pertama pemerintahan baru di Ibu Kota Naypyitaw, Selasa (2/2/2021).

Surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, dalam terbitan Rabu (3/2/2021) melaporkan, tuduhan kecurangan pemilu merupakan salah satu alasan militer menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi.

Dikabarkan, Suu Kyi tidak merespons permintaan terkait tuduhan pelanggaran pemilu yang meluas. 

Komisi pemilihan Myanmar UEC pada 4 hari sebelum kudeta militer menyatakan tidak ada pelanggaran masif dalam pemilu yang bisa memengaruhi hasil suara.

Dalam pemilu pada November 2020, partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), merebut 396 dari 476 kursi di majelis rendah (DPR) dan tinggi (Senat) parlemen. Sementara itu partai oposisi, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang juga didukung militer, hanya mendapat 33 kursi untuk majelis rendah dan tinggi.

Militer Myanmar menyatakan akan memegang kekuasaan selama keadaan darurat yakni setahun. Setelah itu pemerintahan di bawah militer akan menggelar pemilu yang baru dan pemenangnya akan mengambil alih pemerintahan.

Berdasarkan UU tahun 2008, militer secara otomatis mendapat jatah 25 persen kursi di majelis rendah dan tinggi. Aturan ini mulai berlaku di bawah pemerintahan militer sebelumnya.

Dalam pertemuan pada Selasa, Min Aung Hlaing memberi tahu anggota kabinetnya, UEC yang diisi orang-orang baru akan menyelidiki kecurangan pemilu tahun lalu.

"Akan memeriksa data perolehan suara untuk mendapatkan hasil yang benar dan tindakan akan diambil sesuai dengan proses tersebut," kata Min, seperti dilaporkan kembali Associated Press.

Min menambahkan, pemerintahannya akan mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di antaranya melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Suu Kyi.

Myanmar sejauh ini mengonfirmasi lebih dari 140.600 kasus infeksi virus corona, sebanyak 3.100 di antaranya meninggal.

Min itu juga akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian yang terkena dampak Covid-19, terutama sektor pertanian di mana 70 persen populasi negara itu tinggal di perdesaan dan mengandalkan pemasukan dari hasil tani. (Kc6/IN)
Komentar

Tampilkan

Terkini

PERISTIWA

SOSIAL

+