Notification

×

Iklan

Iklan

UMP Sulsel 2027 Naik Jadi Rp4,23 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:07 WIB Last Updated 2026-11-21T03:07:22Z
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. | Instagram 

Kabar Center
Makassar -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Besaran yang ditetapkan mencapai Rp4.233.913,25 setiap bulan, atau meningkat sekitar 7,98 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3.921.088,79. Selisih kenaikannya mencapai Rp312.824,46.

Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

"Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap," kata Andi Sudirman, Sabtu (21/11).

Tidak hanya UMP, Pemprov Sulsel turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Kebijakan itu mencakup tiga kelompok bidang usaha, yaitu pertambangan, energi dan kelistrikan, industri pengolahan dan retail, serta aktivitas jasa.

"Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04, sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42 dan sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39," ucap Andi Sudirman.

Menurut Andi Sudirman, penentuan upah minimum tersebut telah mempertimbangkan harapan dari kalangan pekerja maupun pelaku usaha. Prosesnya juga mengacu pada aturan yang berlaku serta arahan teknis dari pemerintah pusat.

"Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujarnya.

Dalam aturan itu disebutkan, UMP dan UMSP hanya diberlakukan kepada pekerja atau buruh yang masa kerjanya belum genap satu tahun. Adapun bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.

"Ketentuan UMP dan UMSP juga dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil," tuturnya.

Pemprov juga menegaskan larangan bagi pengusaha untuk memberikan upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan.

"Jika melanggar, pengusaha dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," pungkas Andi Sudirman.