 |
| Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa Aliansi Jogja Memanggil di depan Gerbang Kepatihan, Yogyakarta | foto: ist |
Kabar Center
Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa Aliansi Jogja Memanggil di depan Gerbang Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11) sore. Ia duduk lesehan berhadapan dengan demonstran, didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.
Massa menyuarakan pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil, kesejahteraan pekerja, pencabutan aturan Jaga Warga dan pembatasan aksi di Sumbu Filosofi, serta penyelesaian persoalan Stadion Mandala Krida.
Terkait Jaga Warga, Sultan menyebut pemerintah akan mengkaji ulang aturan itu dengan melihat kondisi masyarakat. Menurutnya, Jaga Warga awalnya dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sri Sultan.
Ia membuka peluang meninjau ulang jika aturan itu justru menghambat demokrasi.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” tegasnya.
Soal Mandala Krida, Sultan menjelaskan perbaikan sempat tertunda karena fasilitas itu menjadi barang bukti perkara. Setelah putusan inkrah, pada awal September 2026 KPK menyatakan pembangunan bisa dilanjutkan. Hasil survei Kemenpora menyebut tribun timur belum sesuai standar sehingga harus dibangun ulang, menyesuaikan anggaran APBN dan dilakukan bertahap.
“Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028,” jelas Sri Sultan.
Untuk sementara, Mandala Krida masih bisa dipakai dengan batasan. Pemakaian malam belum bisa karena belum ada lampu, sedangkan tribun timur tidak bisa dipakai karena akan dibongkar dan dibangun kembali.
Mengenai upah buruh sesuai KHL, Sultan menjelaskan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor alfa sesuai aturan yang berlaku, melalui Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ia mencontohkan, faktor alfa tahun lalu yang awalnya 0,4 berhasil dinaikkan menjadi 0,8 lewat negosiasi.
“Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan,” ungkapnya.
Pemda masih menunggu ketentuan dari pusat sebagai acuan penetapan upah berikutnya.
Sementara itu, perwakilan aliansi, Dion, menilai premanisme dan dugaan intimidasi masih perlu ditangani serius. Ia menyoroti aksi 20 dan 28 Oktober lalu, termasuk adanya orang membawa senjata tajam di Malioboro.
Aliansi juga menuntut upah minimum naik menjadi Rp4,6 juta, karena upah di DIY yang berkisar Rp2 juta dinilai belum sebanding dengan biaya hidup Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan. Aliansi juga menyampaikan tuntutan lain, seperti penarikan militer ke barak, pengusutan dugaan pelanggaran HAM, penanganan kerusakan lingkungan, pendidikan gratis dan demokratis, serta perlindungan pekerja ojek daring.
