![]() |
| Penolakan UMP yang dinilai adanya ketimpangan | foto: Ilustrasi |
Kabar Center
JAKARTA - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 terancam digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Ancaman itu muncul karena nilai UMP Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 dinilai berpotensi kalah dari upah minimum di wilayah lainnya, yakni Bekasi dan Karawang.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengaku sudah mendiskusikan langkah hukum tersebut bersama jajaran pimpinan KSPI DKI Jakarta.
Akan tetapi, sebelum melangkah ke PTUN, serikat buruh terlebih dahulu wajib melayangkan surat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
"Kalau gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta pimpinannya dari KSPI maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).
Said menerangkan, KSPI DKI akan mengirimkan surat permohonan revisi atas keputusan UMP tersebut kepada gubernur.
Begitu surat diterima, gubernur diberi tenggat maksimal dua pekan untuk merespons. Apabila permohonan itu tidak dipenuhi, serikat buruh berpeluang meneruskan persoalan ini ke jalur PTUN.
Ia memprediksi seluruh proses itu akan memakan waktu kurang lebih 30 hari, menyesuaikan dengan tahapan administrasi hingga persidangan.
Kendati demikian, Said menilai peluang untuk memperjuangkan revisi masih terbuka lebar, sebab UMP 2027 baru akan diberlakukan mulai 25 Januari 2027.
Said menyebut, pemicu utama penolakan buruh adalah ketimpangan nilai upah Jakarta jika dibandingkan dengan daerah penyangga. Menurut perhitungannya, upah minimum Bekasi dan Karawang bisa menyentuh angka Rp6,2 juta sampai Rp6,35 juta jika persentase kenaikannya berkisar 7,1 persen hingga 8 persen.
Situasi itu, lanjut Said, tidak sejalan dengan biaya hidup di Jakarta yang diyakininya jauh lebih besar ketimbang daerah di sekitarnya.
"Upah minimum DKI Jakarta Rp6,136 juta itu lebih rendah dari UMP Bekasi dan Karawang," ujarnya.
Tidak hanya menyiapkan gugatan, KSPI bersama Partai Buruh juga mendesak Pramono agar merevisi UMP DKI Jakarta 2027 dari Rp6.136.941 menjadi Rp6,21 juta.
Said menjelaskan, nominal Rp6,21 juta itu adalah usulan dari unsur buruh di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang memakai indeks alfa 1,0. Sementara itu, gubernur memutuskan kenaikan dengan alfa 0,77.
Di samping itu, Said turut mengusulkan adanya perubahan tata cara penetapan upah minimum pada tahun mendatang.
Ia meminta pemerintah pusat, DPR, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli supaya penetapan UMP DKI Jakarta tidak lagi didahulukan ketimbang penetapan UMK di daerah lain.
"Sebaiknya untuk tahun depan, saya akan mengusulkan pada pemerintah pusat dan DPR dan Menaker, UMP DKI itu jangan ditetapkan lebih dulu, karena DKI tidak ada UMK, UMP DKI itu seharusnya ditetapkan bersamaan dengan UMK," kata Said.
Menurutnya, penetapan UMP Jakarta yang lebih dulu berpotensi memicu masalah saat daerah penyangga belakangan menetapkan upah minimum yang lebih besar.
Oleh sebab itu, Said menilai penetapan secara serentak bisa menjadi solusi untuk mencegah kesenjangan upah antara Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Selain jalur hukum dan usulan perubahan mekanisme penetapan upah, KSPI dan Partai Buruh juga merencanakan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Said menambahkan, pihaknya juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur guna memaparkan dasar penetapan UMP 2027.
