Notification

×

Iklan

Iklan

KPAI Minta Usia Pemilih Pemula Diubah Jadi 18 Tahun, Hapus Syarat Sudah Kawin di Revisi UU Pemilu

Sabtu, 21 November 2026 | 15:53 WIB Last Updated 2026-11-21T08:53:12Z
Ilustrasi kotak suara pemilihan umum

Kabar Center
Jakarta -- Perlindungan anak dalam aturan kepemiluan menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga tersebut mendorong agar norma perlindungan anak terintegrasi dalam pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) oleh pemerintah bersama DPR.

KPAI mengusulkan dua perubahan penting. Pertama, batas usia pemilih pemula dan kewajiban kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) diselaraskan menjadi 18 tahun. Kedua, status sudah atau pernah menikah tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar seseorang untuk memperoleh hak pilih.

Anggota KPAI Sylvana Apituley menekankan pentingnya langkah tersebut, sebab kedua undang-undang itu kini tengah dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI.

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Sylvana kepada wartawan, Sabtu (21/11).

Sylvana menyampaikan hal itu bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Sedunia. Ia menilai penyesuaian batas usia pemilih menjadi langkah pencegahan agar anak tidak dilibatkan dalam aktivitas politik praktis.

Ia menyoroti ketentuan yang masih berlaku dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk, di mana usia 17 tahun masih dijadikan patokan untuk menjadi pemilih dan wajib memiliki KTP-el. Bahkan, aturan tersebut memberi ruang bagi anak yang sudah atau pernah menikah untuk ikut memilih, tanpa batasan usia.

"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," sebut Sylvana Apituley.

Sebagai dasar, KPAI merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak, yang sama-sama mendefinisikan anak sebagai individu yang belum genap berusia 18 tahun.

Menurut Sylvana, penyeragaman usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan penghapusan syarat perkawinan merupakan bentuk perlindungan sejak awal, agar anak tidak dieksploitasi demi kepentingan politik orang dewasa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," kata Sylvana Apituley.

Ia menambahkan, eksploitasi anak dalam politik bukan fenomena sesaat. Praktik tersebut terus muncul dalam berbagai agenda politik, mulai dari Pilkada, pemilu, hingga pembahasan rancangan undang-undang yang memicu polemik.

Berdasarkan catatan KPAI, terdapat 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik. Bentuk tersebut mencakup pengerahan anak dalam kampanye, pemanfaatan anak sebagai bintang iklan maupun juru bicara calon, hingga menjadikan anak sebagai sasaran politik uang.

"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," ujar Sylvana Apituley.

Sylvana juga mengingatkan aksi unjuk rasa terkait RUU Pilkada pada Agustus 2024. Saat itu, ratusan pelajar dilaporkan ikut turun ke jalan, dengan rincian sekitar 300-400 pelajar, dan sebanyak 85 anak diamankan.