 |
| Sejumlah Mahasiswa sedang melakukan Aksi Jilid II di depan Kantor PUPR Pandeglang. ist |
Kabar Center
Pandeglang - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) Pandeglang kembali melakukan Aksi Jilid II di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR daerah itu.
Kordinator Aksi tersebut Novan ahmad fauzan menyampaikan bahwa hal itu merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas dugaan bobroknya pengelolaan infrastruktur jalan di daerah tersebut.
"AMP3 menyoroti tiga kejanggalan besar yang saling berkaitan di tubuh Dinas PUPR Pandeglang," kata Novan dalam keterangan tertulisnya di Pandeglang, Selasa.
Aksi tersebut mengingat, kata dia, Pertama atas adanya dugaan pembangunan Pokir DPRD Pandeglang Proyek Konsol di Desa Cijarang, Kecamatan Cimanggu yang tidak sesuai spesifikasi.
Kedua, adanya dugaan praktik setoran proyek melalui koordinator proyek. Kemudian, lanjut dia, ketiga adanya dugaan monopoli proyek di tubuh PUPR Pandeglang, dimana proyek strategis diduga hanya dikuasai segelintir rekanan.
"Ini bukan sekadar soal jalan rusak, ini soal sistem yang sengaja dipelihara. Kalau proyek dimonopoli kroni, kualitas pasti dikorbankan," tegas Novan.
Adapun tuntutan aksi mahasiswa itu diantaranya mendesak Bupati harus tegas dalam persoalan pembangunan infrastruktur jalan yang diduga ada tindakan melawan hukum, dugaan setoran proyek, dan monopoli proyek.
Kemudian, mendesak Bupati harus segera menindak dan mengevaluasi Kadis DPUPR Pandeglang yang diduga menyalahgunakan jabatan.
Mendesak DPUPR harus segera menindak pembangunan di Desa Cijarang, Kecamatan Cimanggu serta Kejaksaan Pandeglang harus cepat dan tanggap atas dugaan tindakan melawan hukum.
Selain itu, kata dia, menegaskan Pandeglang di ambang kehancuran akibat pejabat maruk dan tidak bertanggung jawab, sekaligus mendesak Bupati harus segera hapus koordinator proyek yang diduga kuat menjadi pintu masuk setoran dan alat monopoli proyek.
Selanjutnya, mendesak Bupati dan Kadis PUPR membuka data transparansi rekanan proyek APBD 2 tahun terakhir untuk membuktikan tidak ada monopoli proyek di tubuh PUPR pandeglang. (Fauzi)
