 |
| Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026) |
Kabar Center
Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku heran karena banyak masyarakat anti vaksin.
Hal itu dikatakan Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Budi awalnya membeberkan langkah strategisnya untuk menggencarkan vaksinasi.
"Ini adalah strategi imunisasi nasional, Bapak-Ibu. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa di mata kita, Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan, kalau bisa, dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi," ungkap Budi dalam rapat.
Budi menyebut Kemenkes menyiapkan langkah perencanaan, pengadaan, hingga distribusi vaksin. Kemenkes juga meningkatkan edukasi terhadap masyarakat terkait vaksinasi ini. Ia lantas menyinggung masih banyak orang yang anti terhadap vaksin.
"Kemudian strategi yang kedua, bahwa siklus tadi penyediaan vaksin mulai perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyampaiannya, itu harus, dikawal terus ya, setiap tahun," katanya.
"Dan yang ketiga yang penting juga, yang dulu nggak terlalu banyak tapi sekarang jadi makin meningkat adalah edukasi, ya. Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena nggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang antivaksin," lanjut Budi.
Budi juga menyebut kebutuhan anggaran untuk vaksin dan imunisasi. Pihaknya membutuhkan anggaran Rp 44,49 triliun untuk penyediaan vaksin selama 5 tahun itu.
"Kita ada catatan, ketersediaan anggaran untuk 2025-2029. Kemudian kebutuhannya itu Rp 44 (triliun), jadi kita masih ada gap. Tapi ini sampai 2029 kan, masih sampai 2029. Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp 1 triliun, karena kemarin dipotong," ujar Budi.
Budi mengatakan anggaran Kemenkes pada 2026 yang dipotong berdampak pada program vaksinasi. Budi akan menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut ke Kemenkeu untuk menindaklanjuti kebutuhan vaksinasi.
"Jadi yang penting buat saya, itu tadi, Pak Kunta sekarang nggak hadir, Pak Sekjen (Kemenkes) kan sedang di Banggar, karena kita kan minta anggaran tambahan. Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," kata Budi.
"Bukan ininya ya, vaksinnya aja kita kurang. Kita kekurangan sekitar Rp 1 triliun ya, kita kurang Rp 1 (triliun). Nah, kita sudah punya rencana sampai 2029 sebenarnya, kita udah kasih juga ke Kementerian Keuangan dan Bappenas, ini rencana program imunisasi kita. Karena ini kan rutin, berdasarkan jumlah bayi lahir dan lain sebagainya. Jadi masih ada gap sekitar Rp 4,91 triliun sampai 2029," pungkasnya.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
