Kabar Center - Medan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, mengadakan Rapat koordinasi dengan Pemkab Pakpak Bharat dan Pemkab Dairi.
Rapat Koordinas yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Selasa, (31/03/2026) itu untuk penyelesaian masalah tapal batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi. Bupati Pakpak Bharat dan Bupati Dairi ikut hadir.
Selain itu Asrendam I/BB, Komandan Kodim 0206/Dairi, Komandan Batalyon TP 906/SLG, Komandan Batalyon TP 908/GD, Kepala BPKH Wilayah I Medan, Kepala Kantor BPN Pakpak Bharat, Kepala Kantor BPN Kabupaten Dairi, beberapa Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Sekretaris Daerah Dairi, Kepala Dinas Pemdes, PPA Dan KB Pakpak Bharat, Kepala Baguan Tata Pemerintahan Setda Pakpak Bharat, serta beberapa pemangku kepentingan lainnya juga ikut.
Dalam rapat itu disepakati beberapa poin penting yang dituangkan dalam Berita Acara, yaitu peserta rapat sepakat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengusulkan revisi sebutan Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Pakpak Bharat pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 846 tahun 2025 tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan pada wilayah Komando Daerah Militer I / Bukit Barisan atas nama Kementerian Pertahanan RI pada hutan produksi tetap di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 50,50 ha melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor berharap apa yang disepakati itu segera terselesaikan.
"Masalah batas wilayah antar wilayah ini perlu dilakukan penegasan, untuk menghindari adanya keragu-raguan dalam proses pembangunan, ucapnya.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
