 |
| Sekretaris Komisi E, Justin Adrian | Instagram |
Kabar Center
Jakarta - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta melalui Sekretaris Komisi E, Justin Adrian, menyatakan dukungan terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menambah jumlah sekolah swasta gratis. Dalam usulan tersebut, PSI meminta agar sekolah luar biasa (SLB) swasta juga diikutsertakan.
Menurut Justin, keberadaan SLB negeri di Jakarta masih sangat terbatas. Ia memberi contoh di Jakarta Timur yang hanya punya satu SLB negeri. Karena itu, jika SLB swasta dijadikan mitra Pemprov DKI, peluang anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan tanpa biaya dinilai akan semakin terbuka.
"Selain itu, SLB negeri juga sangat kurang, contohnya di Jakarta Timur saja hanya ada satu. Dengan dimitrakannya SLB swasta, maka akan lebih banyak lagi anak-anak Jakarta kita yang berkebutuhan khusus berkesempatan sekolah," ungkap Justin kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Terkait rencana penambahan sekolah swasta gratis pada tahun depan, Justin mengaku setuju. Ia menyebut dalam pembahasan RAPBD 2027, Komisi E telah mendorong agar ada penambahan 100 sekolah, yang mencakup madrasah hingga SLB swasta.
"Saya menyambut baik rencana tersebut. Pada pembahasan RAPBD 2027, kami di Komisi E mengusulkan dan menyetujui penambahan 100 sekolah swasta gratis, termasuk madrasah dan SLB swasta," katanya.
Untuk kebutuhan anggaran, Justin menjelaskan penambahan tersebut akan dibiayai lewat realokasi di internal Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Artinya, tidak ada penambahan pagu anggaran untuk dinas tersebut.
Di sisi lain, program ini dinilai penting untuk memperlebar akses pendidikan warga Jakarta. Pasalnya, daya tampung sekolah negeri disebut baru bisa memenuhi sekitar 40-60 persen dari total kebutuhan siswa di Ibu Kota.
Dengan menggandeng sekolah swasta sebagai mitra Pemprov DKI, diharapkan lebih banyak siswa dapat merasakan pendidikan gratis sebagaimana yang diterima di sekolah negeri.
"Saya sangat mendukung sekolah swasta gratis yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat DKI, karena sekolah negeri hanya dapat menampung kisaran 40-60% kebutuhan siswa DKI," tuturnya.
Justin juga menekankan agar penambahan sekolah swasta gratis ini dilakukan secara merata, khususnya di daerah yang jumlah sekolah negerinya masih sedikit.
Ia menyebut Kecamatan Makasar dan Ciracas di Jakarta Timur sebagai contoh wilayah yang perlu diprioritaskan.
"Prioritasnya adalah wilayah yang sekolah negerinya minim, misalnya Kecamatan Makasar dan Ciracas di Jakarta Timur. Penentuan sekolah juga sebaiknya berdasarkan pemetaan daya tampung per kecamatan, agar tepat sasaran dan merata," imbuhnya.
