 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina |
Kabar Center
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah menjadikan keselamatan masyarakat dan perlindungan satwa liar sebagai prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Selly, penanganan karhutla tidak hanya soal memadamkan api, tetapi juga harus mencakup perlindungan warga dari paparan asap serta penyelamatan ekosistem hutan yang menjadi habitat berbagai spesies.
“Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya. Kita tidak boleh hanya menghitung berapa hektare lahan terbakar, tetapi juga harus menilai apa yang hilang dari ekosistem tersebut dan bagaimana memulihkannya,” ujar Selly dilansir Antara, Selasa (13/10).
Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu menjelaskan, karhutla menimbulkan dampak berlapis, mulai dari ancaman kesehatan akibat asap, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga rusaknya habitat flora dan fauna.
Ia menambahkan, saat hutan terbakar, vegetasi yang menjadi sumber pakan dan tempat berkembang biak satwa bisa musnah. Satwa liar berisiko kehilangan tempat berlindung, berpindah ke permukiman warga, atau terjebak api dan asap.
Karena itu, Selly meminta pemerintah mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati dalam strategi penanggulangan karhutla, seperti dengan pemetaan kawasan ekologis rentan, penyelamatan satwa terdampak, dan pemulihan habitat setelah kebakaran.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat, khususnya warga yang terpapar asap dan kelompok rentan, melalui penyediaan layanan kesehatan dan kepastian evakuasi bagi warga di kawasan berbahaya.
“Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan, yang dibutuhkan adalah tambahan kapasitas dan kecepatan respons, bukan menunggu perdebatan status selesai. Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” ucapnya.
Selly menegaskan, penetapan status bencana nasional dan pengerahan bantuan pemerintah pusat tidak seharusnya dipertentangkan. Menurutnya, dukungan pusat harus ditingkatkan sesuai kebutuhan penanganan dan kapasitas daerah.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan titik api, luas lahan terbakar, sebaran asap, dampak kesehatan, jumlah warga terdampak, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan personel, peralatan pemadaman, logistik, dan layanan kesehatan.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
